Posted by: robertsumardi | February 25, 2012

Problema Profesionalisme Guru dan Mutu Pendidikan

Oleh: Dr. Sumardi, M.Hum

Kualitas pendidikan di Indonesia dirasa masih tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia tenggara. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang (baca: Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) selama ini belum mampu mendongkrak secara signifikan peringkat Human Development Index (HDI) di kawasan tersebut. Laporan The United Nations Development Program (UNDP) yang diluncurkan tahun 2011 yang lalu masih menempatkan Indonesia pada peringkat 124 dari 187 negara yang disurvey. Peringkat ini masih jauh di bawah Singapura yang menempati posisi 26; Brunei pada posisi 33; Malaysia pada posisi 61; Thailand pada posisi 103; dan Philipina pada posisi 112.  Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Vietnam yang menempati posisi 128; Laos pada posisi 138; Kamboja pada posisi 139; dan Myanmar yang menempati posisi 149 dari peringkat HDI. Laporan tersebut memang bukan merupakan ‘bukti’ otentik yang bersifat mutlak dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Di luar laporan itu, kita masih sering mendengar kabar menggembirakan dari sebagian siswa Indonesia yang mampu menorehkan prestasi luar biasa di kancah internasional dalam bidang sains dan teknologi. Hal ini membuktikan bahwa proses pendidikan di Indonesia tidak selalu gagal, masih ada siswa-siswa berprestasi yang mampu membawa nama baik Indonesia di dunia internasional. Pertanyaannya adalah seberapa besar persentase siswa dalam kategori ‘luar biasa’ itu di seluruh Indonesia? Apakah kualitas guru mampu mempengaruhi siswa agar berprestasi luar biasa? Apakah semua guru telah mampu secara profesional dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah proses pembelajaran yang dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa? 

Publik tentu sepakat bahwa belum banyak siswa Indonesia yang memiliki prestasi luar biasa seperti itu. Berkaitan dengan hal tersebut, para pemerhati pendidikan berpendapat bahwa guru merupakan faktor kunci dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi prestasi dan hasil belajar siswa. Dengan kata lain, untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan guru-guru yang profesional. Guru sebagai tenaga kependidikan harus mempunyai kualifikasi profesional yang perlu dikoordinasikan secara padu agar jasa kependidikannya terhadap peserta didik menjadi optimal dan utuh. Berkaitan dengan itu, Undang-undang Guru dan Dosen (UU no.14 tahun 2005) menyatakan bahwa guru profesional adalah guru yang mampu berperan untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan menggunakan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu.

Kondisi kontradiktif justru menunjukkan bahwa profesionalisme guru diidentifikasi masih sering memprihatinkan untuk mampu mengelola praktik pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Ketidakprofesionalan guru dalam melakukan proses pembelajaran dapat dilihat paling tidak dari segi penguasaan materi ajar (kompetensi profesional); dan kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta mengevaluasi hasil belajar peserta didik (kompetensi pedagogis). Berkaitan dengan penguasaan materi ajar, seorang guru dituntut menguasai materi ajar secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru itu mampu membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, seorang guru dituntut berkemampuan mengelola proses pembelajaran, meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa banyak guru masih memiliki tingkat profesionalisme di bawah standar dilihat paling tidak dari dua kompetensi tersebut.

Hal senada disampaikan oleh Sudarnoto (2009) dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar bidang pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta bahwa guru merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pendidikan dinilai dari prestasi siswa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 36% prestasi belajar peserta didik dipengaruhi oleh faktor kualitas guru, faktor lainnya adalah manajemen (23%), waktu belajar (22%), dan sarana fisik (19%). Reformasi pendidikan dalam bentuk apapun yang dilakukan, seperti pembaharuan kurikulum, penyediaan sarana  prasarana dan penerapan metode mengajar yang kreatif tanpa adanya peran guru yang berkualitas, maka peningkatan mutu pendidikan berpeluang besar tidak akan mencapai hasil optimal. Ironisnya, masih menurut Sudarnoto, kualitas sebagian guru di Indonesia sebagai pendidik dan pengajar siswa masih dipertanyakan oleh masyarakat. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak boleh berhenti untuk terus melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas guru, terutama guru dalam jabatan, melalui berbagai program pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan (continuous professional development) sehingga guru-guru itu mampu melakukan reorientasi proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif dan akhirnya mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat lebih baik.

Bebagai asumsi berkaitan dengan tingkat profesionalisme guru

Dalam sebuah diskusi tentang profesionalisme guru, penulis mencatat bebagai asumsi yang terlontar dan berkembang di kalangan guru-guru berkaitan dengan tingkat profesionalisme guru itu sendiri. Ada guru-guru yang berasumsi bahwa sebagian besar guru di Indonesia sudah pasti berada pada tataran profesional. Alasannya mereka sudah menyelesaikan pedidikan sarjana (S1) pada bidang studi / mata pelajaran yang diampu. Karena itu, mereka berpendapat bahwa guru-guru itu telah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat menjalankan tugas mengajar di sekolah (SD, SMP, SMA/MA dan SMK). Terlepas dari bagaimana seorang guru itu mampu mendapatkan gelar S1-nya: apakah melalui proses belajar sungguh-sungguh atau hanya yang penting dapat gelar S1; dan apakah gelar S1 itu diperoleh dari perguruan tinggi yang ‘terpercaya’ atau perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan perkuliahan ala kadarnya? Predikat profesional itu berlu dibuktikan di ruang kelas. Ternyata banyak diantara kita (guru-guru) yang belum mampu secara mandiri untuk mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah proses pembelajaran yang bermakna bagi siswanya. Cara mengajar yang dilakukan masih monoton dari waktu ke waktu, tanpa ada proses refleksi mengenai bagaiman/apa yang telah dilakukan dan bagaimana/apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Banyak pula guru yang sekedar copy paste berbagai perangkat pembelajaran (silabus, RPP, instrumen tes, dll) dari guru/sekolah lain apa adanya tanpa melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi sekolah tempatnya bekerja. Guru juga sering tidak menggunakan teknik dan metode pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ketika mengajar. Kemampuan dalam menyampaikan bahan ajar disinyalir sering pula kurang luas karena kegemaran membaca juga belum menjadi budaya bagi guru-guru pada umumnya. Jadi, predikat profesional bagi seorang guru bukan hanya sekedar diukur dari telah menyelesaiakan pendidikan S1, tetapi bagaimana seorang guru itu mampu menjalankan tugas pokoknya dengan baik.

Asumsi lain yang sering muncul di kalangan guru adalah banyak guru yang telah lulus program sertifikasi guru dan tentu saja guru yang telah lulus program sertifikasi ia sudah diakui sebagai guru profesional. Fakta menunjukkan bahwa bukan jaminan guru yang telah lulus program sertifikasi kinerjanya berubah menjadi lebih baik. Banyak guru yang telah lulus  sertifikasi yang kinerjanya masih sama dengan sebelum guru itu lulus program sertifikasi. Bahkan ada guru yang justru kualitas kinerjanya menurun setelah lulus program sertifikasi guru. Perubahan yang tampak nyata justru pada gaya hidup (life style) guru-guru yang telah lulus  program sertifikasi itu. Hal ini mungkin diakibatkan adanya perbedaan persepsi mengenai program sertifikasi yang berkembang di kalangan guru dengan persepsi penentu kebijakan (pemerintah). Sebagian guru berpersepsi bahwa program sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Padahal pemerintah menetapkan program sertifikasi guru dengan tujuan pokok untuk meningkatkan profesionalisme guru yang muaranya mutu pendidikan nasional meningkat lebih baik. Sebuah penelitian yang diprakarsai Balitbang Depdiknas (2008) mengenai ‘Dampak Sertikiasi Guru terhadap Perilaku Guru’ menemukan bahwa program sertifikasi guru belum berdampak secara signifikan terhadap perilaku guru dalam melakukan proses pembelajaran. Oleh  karena itu, pemerintah disarankan untuk melakukan evaluasi mengenai pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan mutu guru setiap jangka waktu tertentu.

Berangkat dari uraian di atas, profesionalisme guru tidak dapat sekedar diukur melalui indikator tingkat pendidikan guru dan telah lulus program sertifikasi. Indikator utama tingkat profesionalisme guru adalah perilaku guru dalam melakukan proses pembelajaran. Indikator terakhir inilah yang masih menjadi problema hingga saat ini karena seringkali guru-guru belum menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang mampu mengoptimalkan siswa untuk banyak belajar dan belajar banyak.

Program pengembangan profesionalisme guru

Selama ini, berbagai program pengembangan profesionalisme guru telah dilakukan, misalnya melalui pendidikan dan latihan (diklat), workshop, magang ke luar negeri dan sebagainya. Bahkan sebagian guru, baik dengan bantuan beasiswa maupun biaya mandiri, telah menempuh pendidikan pascasarjana (S2) atau (S3). Berbagai program itu tentu saja dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme guru, sehingga ia mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan menggunakan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah semua guru memiliki kesempatan untuk mengikuti berbagai program pengembangan profesionalisme itu? Tampaknya program itu hanya dapat diikuti oleh guru-guru dalam kuantitas yang terbatas.

Mengingat program-program di atas tampaknya hanya dapat diikuti oleh sebagian kecil guru dan guru-guru yang berkesempatan mengikuti program itu juga kemudian tidak segera mendiseminasikan kompetensinya kepada guru-guru lain, maka tampaknya revitalisasi program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) menjadi sebuah pilihan guna meningkatkan kompetensi guru. Terminologi ‘revitalisasi’ sengaja digunakan oleh penulis karena implementasi program MGMP selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Melalui program MGMP ini setiap guru dapat saling berdiskusi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam posisi setara. Dan tentu saja dapat diikuti oleh guru-guru dalam kuantitas yang besar.

Upaya untuk meningkatkan dan membina profesionalisme guru dengan cara memberdayakan program MGMP sebagai media komunikasi dan berinteraksi antarguru dianggap sebagai langkah kritis dan strategis. Program MGMP merupakan wadah berkumpulnya para guru mata pelajaran sejenis secara kolaboratif dalam satu wilayah tertentu (kabupaten/kota) dalam rangka mengidentifikasi dan memecahkan masalah, menguji coba dan mengembangkan ide-ide baru dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Program ini dipercaya menjadi salah satu media efektif sebagai upaya pembinaan profesionalisme guru dalam kerangka kegiatan “oleh, dari dan untuk guru”. Senada dengan itu, UNESCO (2005) melaporkan bahwa pengembangan profesionalisme guru di Indonesia dapat dilakukan salah satunya melalui aktivitas dalam program MGMP.

Implementasi program MGMP merupakan salah satu bentuk layanan publik yang perlu didukung oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan semangat Undang-undang no. 20 tahun  2003 (Undang-undang Sisdiknas) pasal 50 ayat 5 yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Implikasi dari undang-undang tersebut adalah pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota berkewajiban untuk meningkatkan kinerja guru-guru melalui berbagai program pengembangan profesionalsime guru berkelanjutan. Dengan demikian, pada era otonomi daerah ini program MGMP perlu dijadikan sebagai salah satu media penjaminan mutu pendidikan di daerah. Selain itu, program MGMP dapat dijadikan sebagai sarana bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melahirkan kreativitas dan inovasi dalam upaya memajukan dan memperbaiki mutu layanan pendidikan. Sayangnya perhatian dan kontribusi pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pendidikan terhadap implementasi program MGMP selama ini  tergolong masih rendah. Pemerintah daerah perlu merevitalisasi program MGMP sebagi program pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan yang dapat diikuti oleh guru dalam kuantitas besar dan akhirnya terjadi peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya .


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: