Posted by: robertsumardi | December 19, 2008

Implikasi Power dalam Evaluasi Program Kebijakan *)

Oleh: Sumardi, M.Hum*)

A. Pendahuluan

Di dalam konteks sebuah organisasi; misalnya organisasi pemerintahan, perusahaan, sekolah, dan sebagainya,   seringkali organisasi itu membuat suatu program kebijakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi itu kearah yang lebih baik. Tindakan ini seringkali pula  diikuti oleh proses evaluasi; yang biasa disebut sebagai evaluasi program, yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana program kebijakan itu secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi program merupakan bagian dari proses manajemen yang penting untuk dilakukan untuk mengukur kelayakan desain program dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tanpa adanya evaluasi program, organisasi itu akan kesulitan melakukan kontrol secara objektif  terhadap kebijakan yang sedang dan telah dilaksanakan.  

Valades & Bamberger (1994) menyatakan bahwa evaluasi program merupakan aktivitas manajemen internal maupun ekternal yang dimaksudkan untuk mengukur kelayakan suatu desain program dan metode implementasinya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, baik tujuan khusus maupun tujuan desain program dalam skala luas. Selain itu, evaluasi program juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang dihasilkan dari program itu, baik dampak yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, dan juga untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat dan distribusi manfaat yang dihasilkan.  Pada akhirnya evaluasi program dapat digunakan sebagai rujukan (guidlines) untuk meningkatkan kinerja dari suatu program yang sedang berlangsung sekaligus untuk mengestimasi dampak yang mungkin didapat dari program itu dan juga untuk mengevaluasi kinerja suatu program yang telah berlangsung.

Selanjutnya Valadez & Bamberger (1994) menegaskan pula bahwa informasi yang diperoleh melalui kegiatan evaluasi program ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, seperti penentu kebijakan (decision maker), perencana proyek, dan juga seorang manager dalam beberapa hal, yaitu (1) membantu untuk memperbaiki metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi suatu program agar selalu konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan, dan juga untuk meyakinkan tingkat keberhasilan yang mungkin diperoleh dari program itu serta membantu untuk memilih strategi yang paling ekonomis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan; (2) evaluasi program dapat dimanfaatkan untuk menentukan apakah implementasi program itu dapat menjangkau orang-orang yang menjadi sasaran (beneficiary) program; (3) mengukur apakah implementasi program itu mampu mencapai tujuan sosial dan ekonomis yang telah ditentukan; dan (4) mengukur dampak program terhadap pembangunan (pendidikan, ekonomi, dan pertahanan) dalam skala luas.

Untuk mencapai objektivitas dan akurasi informasi terhadap implementasi suatu program kebijakan, maka proses evaluasi harus dilakukan oleh evaluator yang berpengetahuan dan berpengalaman tentang bagaimana proses evaluasi seharusnya dilakukan. Ada beberapa persyaratan untuk menjadi seorang evaluator yang baik, yaitu:

1.      Mampu melaksanakan, yaitu bahwa seorang evaluator harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan keterampilan praktik.

2.      Cermat, yaitu dapat melihat celah-celah dan detail dari program serta bagian program yang akan dievaluasi.

3.      Objektif, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi, mengumpulkan data sesuai dengan keadaan dan mengambil kesimpulan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang harus diikuti.

4.      Sabar dan tekun, yaitu dalam melaksanakan tugas dimulai dari membuat rancangan kegiatan dalam bentuk proposal, menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan menyusun laporan, tidak gegabah dan tergesa-gesa.

5.      Hati-hati dan tanggung jawab, yaitu melakukan pekerjaan evaluasi dengan penuh pertimbangan, namun apabila masih ada kekeliruan yang pernah dilakukan, berani menanggung resiko.

Berbagai persyaratan tersebut penting untuk dikuasai oleh seorang evaluator dalam melakukan tugasnya, sehingga informasi yang menjadi landasan untuk menyampaikan rekomendasi kepada pihak manajemen akan betul-betul merepresentasikan fakta yang terjadi di lapangan.

Akhir dari proses evaluasi program adalah diperolehnya berbagai informasi terhadap implementasi program itu dan kemudian berdasarkan informasi itu evaluator menyampaikan rekomendasi kepada pihak manajemen. Rekomendasi bisa bersifat meminta kepada pihak manajemen untuk melanjutkan, memperbaiki atau  bahkan menghentikan sama sekali program kebijakan itu. Akan tetapi, dilaksanakan atau tidak rekomendasi yang disampaikan oleh evaluator sangat tergantung pada political will pihak manajemen. Di sinilah power (kekuasaan yang dimilki oleh orang yang berkepentingan dalam evaluasi program) memiliki peran sentral dalam menggunakan atau menolak rekomendasi itu. Dengan power yang dimilikinya, pihak manajemen sebagai decision maker (penentu kebijakan) bisa menerima atau menolak rekomendasi yang diberikan oleh pihak evaluator. Decision maker yang memandang proses evaluasi program sebagai bagian dari kegiatan manajemen akan selalu terbuka untuk menerima rekomendasi dalam rangka keberlanjutan atau perbaikan program kebijakan. Sebaliknya, penentu kebijakan yang memandang proses evaluasi sebagai upaya untuk mencari kekurangan dan kelemahan terhadap implementasi program kebijakan akan cenderung mengabaikan rekomendasi itu. Dengan demikian, power yang dimiliki pihak penentu kebijakan menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh dalam proses evaluasi program.

B. Power dalam Evaluasi Program

Fondasi utama dalam sebuah kepemimpinan yang efektif adalah terletak pada bagaimana seorang manager sebagai decision maker mampu menggunakan power yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Di dalam berbagai penelitian telah ditemukan dan diketahui bahwa power merupakan sesuatu yang sangat penting yang mampu mempengaruhi kesuksesan eksekutif, akan tetapi Goswick (2007) menjelaskan bahwa power seharusnya tidak merepresentasikan keinginan pribadi dari seorang pemimpin untuk mengontrol perilaku organisasi atau orang lain. Power tidak boleh digunakan untuk mengintervensi keputusan dan apalagi mempengaruhi proses evaluasi, tetapi power harus digunakan untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain dengan maksud untuk memperbaiki perilaku individu, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan.

Dalam konteks evaluasi program, power seringkali menjadi sebuah ‘kendala’ bagi seorang evaluator dalam melakukan proses evaluasi. Kendala di sini dilihat dari dua sisi. Pertama, pemimpin atau manager sebagai pemegang power dari suatu organisasi tidak menginginkan adanya pihak internal maupun eksternal (evaluator) untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan. Pemimpin yang demikian itu menganggap bahwa proses evaluasi hanya merupakan upaya untuk mencari kelemahan dan kekurangan terhadap implementasi program yang dilaksanakan. Kedua, pemimpin atau manager sebagai pemegang power tidak berkeinginan untuk menggunakan rekomendasi yang diberikan oleh evaluator sebagai hasil dari proses evaluasi yang telah dilakukan. Ketiga, power sering mengintervensi proses evaluasi, sehingga informasi yang didapatkan dari proses evaluasi itu tidak lagi objektif. Ketiga hal di atas merupakan kendala yang sering dihadapi oleh evaluator dalam melakukan proses evaluasi program, sehingga proses evaluasi program itu menjadi tidak efektif.

1.  Power vs Authority

Power dan authority merupakan dua istilah yang mempunyai makna hampir sama. Karena alasan itu, banyak orang yang menggunakan dua istilah tersebut secara bergantian (interchangeable). Dalam konteks manajemen organisasi, kedua istilah tersebut seringkali mengakibatkan kebingungan bagi sebagian besar orang pula. Lebih lanjut, Goswick (2007) menjelaskan bahwa power mengacu pada kemampuan seorang pemimpin atau manager sebagai penentu kebijakan untuk mempengaruhi orang lain dan  juga mengacu pada cara seorang penentu kebijakan untuk memperluas pengaruhnya terhadap orang lain. Para penentu kebijakan itu sangat tergantung pada taktik pengaruhnya untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang itu merespon perintah dan kemauannya. Sebaliknya authority mengacu pada hak yang dimiliki oleh pemimpin atau penentu kebijakan untuk memerintah atau memberikan perintah kepada orang lain. Hal ini secara esensial berbeda dengan posisi power yang berkaitan dengan kemampuan suatu individu untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang itu merespon perintah dan permintaannya.

Secara ekplisit dapat dinyatakan bahwa di dalam power belum tentu mempunyai hak yang sah untuk melakukan perintah kepada orang lain, tetapi di dalam authority adalah sebaliknya.

Dalam kegiatan evaluasi program, pemahaman evaluator terhadap kedua istilah tersebut sangat diperlukan, sehingga seorang evaluator mampu menentukan strategi evaluasi yang tepat agar efektivitas kegiatan evaluasi dapat dicapai. Sebenarnya seorang penentu kebijakan yang baik seharusnya mengintegrasikan antara power dan authority secara simultan dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu. Authority didapatkan oleh seorang pemimpin karena didelegasikan oleh manajemen yang lebih atas atau organisasi induknya; sedangkan power didapatkan oleh seorang pemimpin atas dasar kepribadian atau aktivitas yang dimilikinya. Dalam hal ini, power merupakan merupakan variabel terpenting untuk melakukan proses kontrol terhadap siapapun yang menjadi bawahannya.

2.  Berbagai Jenis Power dalam Evaluasi Program

Ada beberapa jenis power yang dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya, yaitu:

a) Personal power

Power jenis ini biasa disebut juga referent power, charismatic power, dan power of personality. Power ini mengacu pada kemampuan seorang pemimpin untuk mengembangkan kekuatan kepribadian bawahannya. Dalam hal ini, seorang pemimpin berusaha menunjukkan kepercayaan yang tinggi kepada bawahannya dengan maksud untuk menarik dan menguasai bawahan itu. Pemimpin itu berusaha memahami kebutuhan setiap orang yang ingin dipengaruhi dan berjanji untuk memenuhi kebutuhan itu. Sejalan dengan itu, orang yang menjadi bawahannya itu juga cenderung berusaha mematuhi pemimpin itu, karena adanya keterpaksaan.

b) Legitimate power

Power jenis ini biasa disebut juga position power dan official power. Power jenis ini mengacu pada power yang didelegasikan secara sah oleh otoritas yang lebih tinggi. Otoritas itu memberikan power kepada seorang pemimpin untuk melakukan kontrol terhadap seluruh jajaran terkait, serta memberikan penghargaan dan hukuman kepada bawahan. Orang-orang berusaha menerima power jenis ini karena mereka percaya bahwa power itu diperlukan untuk menghindari tindakan anarkis di masyarakat. Selain itu, mereka menerima power ini karena adanya tekanan dari orang atau teman sejawat yang telah lebih dulu menerima power jenis itu.

c) Expert power

Power ini juga biasa dikenal sebagai authority of knowledge. Power ini diperoleh oleh seseorang melalui proses pembelajaran khusus dan muncul karena pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tentang suatu situasi yang sangat kompleks. Power ini sangat tergantung pada pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Power jenis ini dianggap sebagai power yang sangat penting dalam era masyarakat teknologi. Kaum pekerja cenderung mempercayai pemimpin yang mempunyai kepakaran khusus dalam situasi tertentu.

d) Reward power

Power ini mengacu pada kapasitas seseorang untuk mengontrol dan melakukan sesuatu tindakan karena ingin dinilai oleh orang lain. Power ini muncul karena kemampuan seorang pemimpin untuk menaikan gaji bawahan, merekomendasikan bawahan untuk naik jabatan, atau kemampuan untuk menciptakan proses kerja yang menyenangkan. Tindakan-tindakan seperti itu telah menciptakan power yang dapat digunakan untuk mengontrol bawahan.

e) Coercive power

Power ini mengacu pada kapasitas seorang pimpinan untuk menghukum bawahan atau mengancam bawahan itu. Pimpinan yang mempunyai coercive power dapat mengancam kenyamanan dan keamanan pekerjaan seorang pegawai bawahan; membuat perubahan-perubahan jadwal kerja pegawai bawahan yang bersifat menghukum; dan dalam kasus yang ekstrim melakukan kekuatan fisik untuk mempengaruhi bawahan. Coercive power biasa menggunakan situasi ‘menakutkan’ sebagai motivator. Power jenis ini sebenarnya mempunyai lebih banyak pengaruh negatif kepada orang lain.

Dalam konteks evaluasi program, jenis power yang berimplikasi positif terhadap proses evaluasi itu adalah posisition power dan personal power. Dengan jenis power ini, seorang pemimpin sebagai penentu kebijakan mampu menciptakan jaringan hubungan interpersonal yang lebih luas, sehingga informasi tentang implementasi program kebijakan pun dapat diketahui lebih luas pula yang pada akhirnya feedback terhadap implementasi program kebijakan itu dapat segera dilakukan. Lebih penting lagi, melalui jenis power ini, seorang pimpinan akan mampu menjaga hubungan baik dengan semua orang termasuk evaluator kebijakan.

3. Power sebagai Manifestasi dari suatu Kepentingan

Di dalam sebuah organisasi (pemerintahan, sekolah, bisnis, d.l.l), power sangat berperan dalam rangka decisionmaking yang sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan yang perlu dilakukan oleh suatu organisasi. Bagaimana suatu kebijakan itu harus diancang dan kemudian dilaksanakan sangat tergantung pada keputusan akhir yang dipengaruhi oleh power. Hal ini mengandung makna bahwa penentu kebijakan dengan pengaruh kekuasaannya berhak untuk menerima atau menolak berbagai rekomendasi yang diberikan berdasarkan proses evaluasi yang telah dilakukan oleh evaluator.

Ironisnya dalam berbagai program kebijakan, peran power sering merupakan manifestasi dari suatu kepentingan, baik kepentingan pribadi, kelompok, atau organisasi tertentu. Berbagai kepentingan itu seringkali menjadi faktor penyebab ketidakharmonisan hubungan antar stakeholders yang terkait dengan kebijakan itu. Ketika power telah merepresentasi suatu kepentingan, maka kebijakan yang ditentukan oleh suatu manajemen akan selalu mengedepankan keinginan pribadi, kelompok, atau organisasi itu. Hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan pribadi, kelompok, atau organisasi itu dianggap sebagai kompetitor yang harus dihadapi. Sebaliknya berbagai tindakan yang sejalan dengan kepentingan pribadi, kelompok, atau organisasi itu akan dianggap sebagai partner yang menguntungkan.

Power yang telah ‘terkontaminasi’ oleh berbagai kepentingan itu tidak akan mampu melihat permasalahan terhadap keputusan dan implementasi kebijakan publik secara objektif. Mestinya power yang dimiliki oleh seorang pimpinan atau manajer itu bebas dari berbagai kepentingan, sehingga berbagai kebijakan publik yang telah dilaksanakan itu secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan untuk peningkatan kualitas hidup bagi berbagai kelompok dan organisasi. Dengan demikian, posisi power yang merepresentasikan suatu kepentingan akan menjadi kendala serius terhadap penentuan dan implementasi suatu kebijakan publik.

4. Power dan Rekomendasi sebagai Hasil Evaluasi

Tahap akhir dari sebuah proses evaluasi adalah diperolehnya fakta atau informasi atas implementasi program kebijakan. Berangkat dari fakta atau informasi itu, seorang evaluator akan menyampaikan rekomendasi kepada decision maker sebagai pemegang power mengenai perlu dan tidaknya program kebijakan itu dilanjutkan; dilanjutkan, tetapi perlu diadakan perbaikan pola dan desain kebijakan;  atau bahkan program kebijakan itu dihentikan sama sekali. Rekomendasi sebagai hasil proses evaluasi menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan publik, karena berdasarkan rekomendasi itu pihak manajemen akan mampu melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas program dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Di dalam kegiatan evaluasi kebijakan publik, power dengan pengaruh kekuasaanya itu seringkali mengakibatkan rekomendasi sebagai hasil evaluasi itu menjadi tidak berguna (useless). Hal ini lebih disebabkan temuan informasi yang digunakan sebagai acuan untuk menyampaikan rekomendasi itu tidak sesuai dengan kehendak dan kepentingan pemegang power. Dengan demikian, proses evaluasi yang telah dilaksanakan dengan banyak mengeluarkan dana, waktu dan tenaga itu tidak mendapat apresiasi dari pemegang power. Bahkan sering juga pemegang power menganggap proses evaluasi hanya sebagai upaya pihak internal maupun eksternal untuk mencari kekurangan dan kelemahan terhadap implementasi suatu program kebijakan. Hal demikian telah mengakibatkan proses evaluasi menjadi sia-sia dan fugsi evaluasi tidak bisa berperan sebagaimana mestinya.

Tindakan decision maker dalam mengabaikan rekomendasi sebagai hasil proses evaluasi itu bisa disebabkan diantaranya adalah tidak adanya pemahaman yang sinergis antara decision maker dan pihak evaluator mengenai isu, asumsi, nilai dan batasan masalah sosial yang ada di dalam konteks sosiopolitik yang berlaku. Perbedaan pemahaman ini seolah-olah telah menuntun proses evaluasi berada dipersimpanagan jalan. Apabila antara pemegang power dan evaluator tidak mempunyai kesamaan pemahaman tentang masalah sosial yang sedang dihadapi, maka kontribusi rekomendasi yang diberikan oleh evaluator yang didapat melalui proses evaluasi akan sulit diterima oleh pemegang power dan akhirnya proses evaluasi tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai upaya untuk menilai dan memperbaiki implementasi suatu program kebijakan publik. Dengan demikian, rekomendasi yang disampaikan kepada pihak decision maker sebagai pemegang power menjadi tidak ada manfaatnya.

5.  Upaya Evaluator untuk Bersinergi dengan Power

Power dalam sebuah organisasi dapat digambarkan misalnya seperti power peneliti terhadap kepala sekolah; kepala sekolah terhadap para guru; para guru terhadap orang tua; orang dewasa terhadap siswa, dsb. Di dalam konteks sekolah, kepala sekolah mempunyai power yang lebih tinggi dibandingkan guru, murid, dan/atau orang tua. Seringkali kebijakan sekolah sangat dipengaruhi oleh kepentingan power itu yang mengakibatkan jalannya manajemen sekolah terasa kurang efektif. Ilsustrasi di atas menunjukkan bahwa power dalam kehidupan organisasi masih dirasa sangat dominan. Dominasi ini telah mengakibatkan kebijakan tertentu banyak merepresentasi kepentingan individual. Dengan demikian, ketika proses evaluasi kebijakan dilaksanakan dan rekomendasi telah disampaikan, power seringkali mengabaikannya. Hal inilah yang sering mengakibatkan kegiatan evaluasi menjadi kurang berguna dalam melakukan fungsinya sebagai media untuk perbaikan dan peningkatan.

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa proses evaluasi  yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi suatu program kebijakan publik seringkali tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Ketidakefektifan ini lebih disebabkan oleh ‘keengganan’ decision maker untuk menggunakan rekomendasi sebagai input untuk melakukan perubahan atau perbaikan program kebijakan. Sebuah delima bagi evaluator ketika rekomendasi yang diberikan kepada pihak penentu kebijakan tidak mendapatkan apresiasi positif. Di satu sisi, evaluator telah menghabiskan banyak dana, waktu, dan tenaga untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang efektivitas implementasi suatu program kebijakan. Sedangkan di sisi lain penentu kebijakan tidak mengapresiasi rekomendasi yang telah diberikan itu.

Ketika kasus ini terjadi, seorang evaluator harus berupaya mencari strategi solutif untuk melakukan sinergi pemahaman dengan decision maker. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang evaluator untuk bersinergi dengan decision maker adalah memberikan keyakinan kepada decision maker bahwa proses evaluasi merupakan bagian dari system manajemen yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan implementasi suatu program kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.  Upaya ini bisa dilakukan apabila terjadi komunikasi harmonis antara seorang evaluator dengan pihak decision maker dalam konteks system manajemen yang utuh. Komunikasi dua arah yang harmonis ini diharapkan mampu membuka sekat yang sering menimbulkan ‘kucurigaan’ antara decision maker dan evaluator. Komunikasi dua arah ini sebaiknya dilakukan sebelum proses evaluasi dilakukan. Dengan demikian, peran evaluator dalam system manajemen itu dapat dipahami oleh pihak decision maker, sehingga aspek keurigaan yang sering muncul dapat diminimalisasi yang pada akhirnya rekomendasi yang diberikan oleh evaluator dapat diapresiasi secara positif.

Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai hubungan sinergis antara evaluator dengan decision maker, yaitu:

a.       Evaluator dan decision maker harus memposisikan dirinya masing-masing sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan;

b.      Evaluator dan decision maker harus secara spesifik menyatakan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah proses evaluasi itu;

c.       Dalam melakukan proses evaluasi, evaluator harus mampu memahami secara detail tujuan kebijakan yang ingin dicapai oleh organisasi;

d.      Evaluator harus mampu menunjukkan dan menawarkan potensi atau kemampuannya untuk melakukan proses evaluasi dengan baik;

e.       Tumbuhkan sikap saling percaya antara evaluator, decision maker dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi dimana program kebijakan itu dimplementasikan.

Dengan mengimplementasikan tindakan-tindakan di atas, peran dan fungsi evaluasi  akan secara efektif dapat dioptimalkan dan pada akhirnya rekomendasi yang dihasilkan akan diapresiasi oleh decision maker sebagai pemegang power.

Selain itu dalam melakukan aktivitas evaluasi, seorang evaluator harus mampu mengidentifikasi struktur power yang ada dalam organisasi itu. Seorang evaluator harus mampu membedakan power mana yang menjadi kunci dalam menentukan kebijakan, mana yang paling berpengaruh, dan mana yang hanya menjadi ‘korban’ dari keputusan itu. Dengan mengidentifikasi struktur power ini, evaluator akan mampu menentukan kelompok mana yang harus melaksanakan rekomendasi dan kelompok mana yang akan dipengaruhi ole rekomendasi itu. Dengan  demikian tindakan evaluasi akan lebih efektif. Seringkali seorang evaluator mengabaikan strategi ini, sehingga pada akhirnya pemegang power tidak mengakui rekomendasi yang diberikan berdasarkan proses evaluasi yang telah dilakukan dan akhirnya proses evaluasi itu menjadi useless.

Seorang pemegang power yang cerdas mestinya mampu menggunakan kekuasaanya secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan idividu, kelompok, dan organisisasi secara sempit. Power yang dimiliki harus digunakan untuk mensikapi dan mencermati secara positif berbagai rekomendasi sebagai input yang esensial dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan program kebijakan  yang telah, sedang, dan akan diimplementasikan. Evaluasi harus diakui sebagai bagian dari system manajemen yang peran dan fungsinya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

C. Penutup

Akhir dari proses evaluasi adalah diperolehnya fakta dan informasi tentang implementasi suatu program kebijakan. Berangkat dari fakta dan informasi itu akan disampaikan rekomendasi kepada decision maker mengenai perlu dan tidaknya program kebijakan itu dilanjutkan; dilanjutkan tetapi perlu diadakan perubahan dan perbaikan; atau bahkan program itu diberhentikan sama sekali. Dengan demikian proses evaluasi sangat berperan untuk memberikan input terhadap implementasi program kebijakan yang sangat diperlukan guna menopang keberlangsungan suatu kebijakan publik itu.

Akan tetapi, seringkali dalam sebuah organisasi (pemerintahan, sekolah, bisnis, d.l.l), peran power sangat dominan dalam rangka decisionmaking. Bagaimana suatu kebijakan itu harus diancang dan kemudian dilaksanakan sangat tergantung pada intervensi dan keputusan akhir yang dipegang oleh power. Hal ini mengandung makna bahwa power dengan pengaruh kekuasaannya berhak untuk menerima atau menolak berbagai rekomendasi yang diberikan. Dengan demikian, power dengan pengaruh kekuasaanya itu seringkali mengakibatkan hasil evaluasi itu menjadi tidak berguna (useless). Hal ini lebih disebabkan temuan informasi yang digunakan sebagai acuan untuk menyampaikan rekomendasi tidak sesuai dengan kehendak pemegang power di dalam suatu organisasi.

Agar evaluasi dapat secara efektif bermanfaat dan diterima oleh organisasi, seorang evaluator dan pemegang power harus mempunyai kesamaan pemahaman mengenai isu, asumsi, nilai dan batasan masalah sosial yang ada di dalam konteks sosiopolitik yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan manajemen dialog yang produktif antara evaluator dan pemegang power agar mereka tidak menjadi ‘penghalang’ dalam mengimplementasikan rekomendasi. Apabila antara pemegang power dan evaluator tidak mempunyai kesamaan pemahaman tentang masalah sosial yang sedang dihadapi, maka kontribusi rekomendasi yang diberikan oleh evaluator yang didapat melalui proses evaluasi akan sulit diterima oleh pemegang power.

Daftar Referensi

Ann, Machrzak.1984. Methods for Policy Research. Beverly Hills, London, New Delhi: Sage Publications

Goswick, William. Power and Influence: A Guide for Fire Officers. July 2007; 160;7; ProQuest Science Journals. page.73.

Klemperer, Anne; Theisens, Heno; & Frans. 2001. Dancing in the Dark: The Relationship between Policy Research an Policy Making in Dutch Higher Education.: 45;2; Comparative Education Review.

Shukla, Sandeep K. & Gupta, Rajesh K. 2001. A Model Checking Approach to Evaluating System Level Dynamic Power Management Policies for Embedded Systems. California: Center for Embedded Computer Systems, Department of Information and Computer Science, University of California at Irvine, Irvine, CA 92697

Smith, Kevin B; Meier, Kenneth J. Politics, bureaucrats, and schools. Public Administration Review; Nov/Dec 1994; 54, 6; ProQuest Education Journals. page. 551

Valadez, Joseph & Bamberger, Michael. 1994. Monitoring and Evaluating Social Programs in Developing Countries. Washington, D.C.: The World Bank.

_________.2007. Syarat dan Macam Evaluator: http://coernia.blogspot.com/2007/ 11/syarat-evaluator-dan-perbedaan-evaluasi.html. Diambil pada selasa, 2 Desember 2008

*) Sumardi, M.Hum


Responses

  1. pak saya masih bingung dengan ukuran efektivitas program secara umum

  2. Buat temen2 yang pengen jadiin hape bisa isi pulsa sendiri, ato dijual lagi lebih untung, bisa daftarin nomer hape kamu ke Server Pulsa PMRELOAD. lalu deposit minimal Rp 100.000 Langsung bisa isi pulsa sendiri. info hub aq d 02743042111 Ato klik http://pmreload.co.cc


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: